Ekonom: Jasa Marga Harusnya Bayar Biaya Isi Ulang Uang Elektronik

Sapujagat, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memastikan akan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berisi soal ketentuan top up e-money atau biaya isi ulang uang elektronik. Diperkirakan aturan ini keluar dalam waktu dekat.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan seharusnya biaya top up e-money tersebut tidak dikenakan ke masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen.

Dia menuturkan, selama ini dengan digencarkannya elektronifikasi di berbagai pembayaran, ada beberapa pihak yang diuntungkan. Seperti di jalan tol, maka operator jalan tol lah yang diuntungkan, layaknya PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Bagi Bima, seharusnya pihak yang diuntungkan itulah yang menanggung biaya top e-money tersebut atau bisa dengan cara kerja sama investasi dan maintenance.

“Iya harus ada sharing biaya antara merchant, dalam hal ini Jasa Marga dan bank penerbit e-money. Bukan dibebankan ke konsumen,” kata Bima kepada Sapujagat, Rabu (20/9/2017).

Dengan adanya elektronifikasi di jalan tol beberapa keuntungan yang diterima Jasa Marga. Bima menuturkan, mulai dari efisiensi biaya penggunaan petugas tol, efisiensi operasional, hingga efisiensi administrasi.

Apa yang dikatakannya tersebut seperti yang dilakukan penerbit uang elektronik Octopus Card di Hong Kong. Biaya maintenance mesin EDC dan investasi infrastruktur ditanggung perusahaan penerbit kartu dan operator jasa transportasi publik.

Bahkan, Bima mengatakan, dengan berbagi biaya tersebut konsumen bisa dapat potongan harga. Insentif ini yang membuat 95 persen penduduk Hong Kong pakai Octopus Card.

“Kita rasio e-money terhadap uang cash baru 1,14 persen. Jadi kalau dibebankan ke konsumen nanti malah kembali lagi pakai uang cash,” tutur Bima. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Sumber

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*