Ini Hukuman Untuk Polisi Mutilasi Anak Yang Dikutuk KPAI

Polisi Mutilasi Anak – Perbuatan biadab Brigadir Petrus Bakus yang memotong bagian tubuh anak kandungnya menyita perhatian publik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengutuk aksi sadis Polisi Mutilasi Anak di rumah dinas, Jumat (26/02/2016) dinihari.

Brigadir Petrus sang Polisi Mutilasi Anak kandungnya sering mengalami kejadian seperti didatangi makhluk halus dan merasa kedinginan saat berusia 4 tahun. Masih menurut keterangan sang istri namun dari sumber berbeda, Petrus dan Windri sedang ada masalah keluarga. Bahkan ada laporan, mereka terdengar bertengkar tiga hari lalu.

Yohana mengatakan apa yang di perbuat oleh Brigadir Petrus harus menerima ganjaran setimpal.

“Pelaku harus diganjar dengan hukuman yang setimpal, sesuai dengan UU Perlindungan Anak, pelaku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp3 miliar,” ujar Yohana.

Yohana meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk lebih intens memberikan arahan kepada jajarannya di wilayah, agar menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Ini menjadi catatan khusus bagi bapak Kapolri, agar melihat jajarannya di wilayah agar sadar tugasnya melindungi masyarakat, dan tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak,” tandas Yohana.

Selain menteri Yohana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengutuk tindakan kriminal yang dilakukan Brigadir Petrus Bakus.

“Tindakan tersebut adalah biadab, menistakan kehormatan kemanusiaan yang harus diberikan hukuman mati. Pelaku yang seharusnya bertanggungjawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak, justru menjadi pelaku pembunuhan dengan sangat kejam,” ujar Ketua KPAI Asrorun Niam Soleh, di Jakarta, Jumat (26/2).

Asrorun Niam Soleh juga meminta aparat penegak hukum melakukan langkah hukum secara cepat dan akurat sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan nyawa, apalagi anak.

Masyarakat dan media juga diminta untuk tidak menyebarkan foto-foto korban mutilasi tersebut, termasuk melalui media sosial/viral, karena hal itu bertentangan dengan Undang-undang dan bisa dikenai sanksi.

“KPAI meminta kepolisian melakukan langkah-langkah internal untuk mendalami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan biadab ini. Termasuk evaluasi untuk lebih selektif dalam melakukan penjaringan anggota,” pintanya.

Indonesian Police Watch (IPW) Mengomentari Tindakan Polisi Mutilasi Anak

Apa yang di lakukan oleh Polisi Mutilasi Anak membuat Indonesian Police Watch (IPW) berkomentar. Sebagaimana dilansir Tribunnews, Indonesian Police Watch (IPW) sangat prihatin dengan kasus mutilasi yang melibatkan polisi ini.

Memang kita tidak bisa menganalisir kasus ini. Tapi kasus ini bisa dilihat sebagai teori gunung es bahwa yang terpendam didalam dinamika kehidupan lapisan bawah kepolisian ada persoalan kejiwaan yang perlu segera dicermati dan diatasi para elit di Mabes Polri.

Sebab kasus mutilasi ini hanya bagian kecil dari sejumlah kasus sadis yang dilakukan para polisi lapisan bawah sejak beberapa tahun terakhir.

Berbagai kasus sadis yang dilakukan polisi lapisan bawah Polri mulai dari kasus salah tangkap, menyiksa tersangka, membunuh sesama polisi, membunuh pacar, membunuh istri, menembak atasan, polisi bunuh diri dan terakhir memutilasi anak sendiri.

Tingginya tingkat kesadisan yang dilakukan para polisi itu dari tahun ke tahun menunjukkan betapa lemahnya proses rekrutmen di Polri.

Seakan psikotes dalam rekrutmen itu tidak mampu menyaring figur-figur yang bermasalah.

Sehingga dari tahun ke tahun Polri selalu dihadapkan pada ulah polisi-polisi berwatak sadis yang jauh dari misi polri yang melayani, mengayomi dan melindungi.

Kasus-kasus ini tentu tak bisa didiamkan. Polri harus memperketat sistem rekrutnya dan meningkatkan pengawasan yang ketat kepada jajaran bawahnya agar prilaku sadis tidak berkembang pesat di jajaran kepolisian.

Prioritas Polri adalah membenahi sistem rekrutnya. Isu bayar membayar masuk polisi harus benar-benar diatasi agar orang-orang bermasalah tidak lolos menjadi polisi.

Psikotes masuk polisi harus profesional sehingga orang-orang yang bermasalah dengan kejiwaan tidak lolos menjadi polisi.

Masa waktu pendidikan yang selama ini 5 bulan harus diperpanjang menjadi satu tahun agar Polri benar-benar mendapatkan calon-calon polisi terbaik.

Terakhir, polisi-polisi yang bermasalah harus segera dikonseling dan mengikuti terapi psikologis agar
tidak menjadi predator di masyarakat.

Berita Terkait

Polisi Mutilasi Anak Ngaku Ingin Tobat Ke Ustaz Ali Murtadho

Heboh, Ini Alasan Brigadir Petrus Mutilasi Kedua Anaknya

Terungkap 16 Fakta Seram Si Polisi Mutilasi Anak Kandung

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*