Ketua MPR Zulkifli Hasan Mengkritik Perihal PBB Intervensi Indonesia Soal Hukuman Mati

ketua mpr zulkifli hasan tolak langkah pbbSapujagat.com – Sekjen PBB Ban Ki-Moon menyurati Indonesia dan menelepon Menlu Indonesia untuk menghentikan eksekusi gembong narkoba ini. Pernyataan ini membuat berbagai kalangan beraksi keras dan meminta agar PBB tidak melakukan intervensi pada kebijakan hukum Indonesia.

Terlebih karena Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi bagian United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 (Konvensi Narkotika dan Psikotropika). Konvensi ini memberikan ruang untuk sebuah negara memaksimalkan efektivitas penegakan hukum untuk pidana narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan tersebut. Komitmen ini lalu ratifikasi dengan melahirkan UU Nomor 7 Tahun 1997. tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988.

Namun, langkah ini justru dikritisi oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

“Ini negara kita. Kita minta keputusan yang kita buat dihormati PBB,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan kepada wartawan di Hotel Aston Kupang, Jalan Timor Jaya, Kupang, NTT, Senin (16/2/2015).

Ia menegaskan mendukung penuh keputusan Kejaksaan Agung untuk memberikan hukuman mati pada terpidana kasus narkoba. Dampak narkoba negatif narkoba yang sudah menyerang anak-anak hingga orang tua, baik pejabat maupun pengangguran menjadi alasan kuat mengapa eksekusi mati harus tetap dijalankan.

“Kita memang mendukung penuh keputusan jaksa agung untuk hukum mati apalagi dia itu pengedar, bandar. Soal narkoba itu kita sudah darurat narkoba. Tidak pilih tokoh agama, TNI, polri, pengusaha, anak-anak semuanya kena. Jadi saya kira untuk ini kita harus keras. Tidak bisa tidak. Harus dieksekusi (mati),” ucapnya.

Bukan hanya dari Ketua MPR,

politikus Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan pemerintah tidak perlu merespons berlebihan soal pernyataan PBB yang memprotes eksekusi hukuman mati di Indonesia.

“Cukup kita jawab bahwa eksekusi itu bagian dari sistim penegakan hukum yang berlaku di negara kita. Hukuman mati yang dilakukan terhadap gembong-gembong narkoba itu adalah putusan pengadilan yang sah, yang negara kita wajib mematuhinya,” tandas Martin kepada Tribunnews.com, Minggu (15/2/2015).

Lagi pula, sambung Martin, yang dieksekusi itu adalah orang-orang yang betul-betul terbukti sebagai gembong atau bandar narkoba. Sebab, akibat perbuatan mereka dan sindikatnya, jutaan anak-anak muda Indonesia menjadi korban, meninggal atau kehilangan masa depan.

“Kalau ada dari daftar orang yang sudah diputus hukuman mati itu ada orang yang bukan gembong atau bandar narkoba, atau orang yang hanya ikut-ikutan saja tapi diputus hukuman mati, barulah kita pertimbangkan untuk menganulirnya melalui hak amnesti yang dimiliki Presiden sebagai Kepala Negara,” terang Martin.

Namun, tegas dia, kalau tidak, Indonesia tidak perlu mempertimbangkan peninjauannya. Sebab hukuman mati berguna untuk memberikan keadilan sekaligus efek jera.

“Kita harus tegas menjawab ke PBB bahwa hukuman mati itu bagian dari sistem hukum kita. Meski pun kita tahu bahwa mayoritas negara di dunia sudah menghapus hukuman mati itu dari aturan hukumnya karena dianggap bertentangan dengan HAM dan keyakinan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang adalah penciptaNya,” tegasnya.

“Namun selama negara kita masih melegalkan hukuman mati itu, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakannya,” pungkasnya.

Loading…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*