Jusuf Kalla Tolak Tudingan Pencalonan Budi Gunawan Bukan Rekomendasi Presiden

usuf Kalla Tolak TudinganSapujagat.com – Ketua Tim independen khusus menangani masalah KPK dan Polri, Syafi’i Ma’arif menyebutkan bahwa pengusulan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri bukanlah inisiatif Presiden Jokowi.

Mengomentari berita tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah bahwa pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri bukanlah putusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK menyampaikan bahwa dirinya malah tidak ikut campur dalam penentuan keputusan Budi Gunawan sebagai calon tunggal bursa Kapolri.

“Saya kira tentu semua penggantian penting itu diusulkan, ditandatangani, dan direkomendasikan oleh Pak Presiden,” ucap JK di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (28/01).

Sebelumnya, Jokowi membentuk sebuah Tim Independen yang terdiri dari sembilan orang sebagai penengah kisruh KPK dan Polri. Pada Jumat malam (9/1) Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat resmi terkait dengan pencalonan tunggal Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun belum sampai sepekan Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan terlibat dalam rekening gendut.

Dari hal itu serangkaian kasus terjadi, mulai dari Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Kemudian Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, pada tahun 2006, di mana Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan itu.

Selanjutnya Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tudingan melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik untuk melakukan lobi politik dengan imbalan bantuan hukum bagi kader partai Emir Moeis sebagaimana yang ditulis dalam artikel ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ di blog Kompasiana.

Terakhir, hari ini, Rabu (28/2),  Wakil Ketua KPK Zulkarnain dituding menerima suap senilai Rp 5 miliar dan sebuah mobil. Suap itu diterimanya saat Zulkarnain menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Aliansi Masyarakat Jawa Timur (Jatim-AM) yang menuding kemudian menyerahkan dokumen bukti kasus dugaan tindak pidana gratifikasi itu ke Bareskrim Polri.

Loading…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*