Belum Menetapkan Keputusan, Jokowi Belum Setujui Bambang Widjojanto Mundur Dari KPK

Jokowi Belum Setujui Bambang Widjojanto MundurSapujagat.com – Terkait penetapan tersangka Bambang Widjojanto sebagai saksi palsu pilkada membuat Bambang untuk mundur sebagai wakil ketua KPK. Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto menegaskan, Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan keputusan terkait mundurnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK),Bambang Widjojanto dari lembaga anti-rasuah tersebut.

Andi juga menegaskan, Presiden Jokowi belum menerima surat penetapan status tersangka yang dibebankan kepada Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, termasuk surat permintaan mengundurkan diri Bambang Widjojanto dari KPK.

“Belum, belum ada. Baik dari Mabes Polri tentang status tersangka, dari KPK tentang permintaan mundur Pak BW belum sampai ke kami,” tutur Andi.

Andi mengatakan, presiden belum menetapkan keputusan terkait status Bambang Widjojanto hingga menerima surat-surat yang dimaksud.

“Menunggu suratnya masuk,” ujar Andi.

Namun, Bambang menyatakan sampai saat ini belum tahu apakah pimpinan KPK lainnya menerima pengunduran diri itu.

“Biar nanti pimpinan KPK yang akan menentukan lebih lanjut. Karena saya sebagai salah satu komisioner harus bertindak kolegial. Saya menduga pimpinan KPK sedang rapat,” ucap Bambang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengundurkan diri. Dia sudah menulis surat pengunduran diri dan ditujukan kepada pimpinan KPK lainnya.

Bambang mengatakan hal itu dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1). Menurut dia, surat itu dibikin setelah dia sampai di kantor.

“Setiba di kantor saya segera membuat surat. Surat permohonan pemberhentian sementara,” kata Bambang.

Bambang mengutarakan beberapa isi surat pengunduran diri itu. Salah satunya adalah dia meyakini perkara yang dituduhkan padanya dibuat-buat.

“Saya meyakini kasus yang ditujukan kepada saya diada-adakan. Direkayasa. Fakta-faktanya fiktif,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, menurut Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, bilamana seorang pimpinan KPK tersangka maka diberhentikan sementara. Dia mengatakan akan taat pada konstitusi sampai perkaranya terbukti.

“Saya tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan kemaslahatan kepentingan publik. Saya mengajukan surat itu kepada pimpinan KPK,” sambung Bambang.

Loading…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*