Himpunan Nelayan Curhat ke Anggota Komisi IV DPR Perihal Penangkapan Lobster Dibatasi Menteri Susi

Himpunan Nelayan Curhat ke Anggota Komisi IV DPR Perihal Penangkapan Lobster Dibatasi Menteri SusiSapujagat.com – Menteri Susi mengeluarkan larangan penangkapan lobster, kepiting, rajungan dalam keadaan bertelur dan di bawah 200 gram. Kebijakan itu tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 tahun 2015. Hal itu guna melindungi populasi lobster, kepiting dan rajungan agar tidak cepat punah.

“Kalau yang bertelur enggak dilarang (penangkapan oleh nelayan) lama-lama habis,” katanya di Istana Negara Jakarta, Senin (19/1).

Komisi IV DPR rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Gedung DPR siang ini. Namun, sebelum Menteri Susi tiba di DPR, berbagai himpunan nelayan curhat ke anggota Komisi IV DPR.

Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solihin kecewa dengan kebijakan Susi. Menurutnya, Susi tidak melibatkan pihaknya dalam membuat kebijakan strategis untuk nelayan.

“Kami sangat bangga punya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ketika membuat gebrakan illegal fishing dan blusukan. Tapi ketika membuat kebijakan tertulis itu berbalik, jadi harapan kami harusnya memperjuangkan kami,” kata Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (21/1).

Menurutnya, kebijakan Menteri Susi yang melarang penangkapan lobster dan kepiting bertelur memberatkan bagi nelayan. Selama ini, nelayan sulit untuk memilah mana ikan yang dapat ditangkap dan dilarang ditangkap.

“Larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dalam keadaan bertelur dan yang masih di bawah 200 gram itu menyulitkan. Kita enggak bisa memilih menangkap ikan, kan ikannya masuk sendiri ke jaring,” terang dia.

Lanjut dia, pihaknya pernah meminta melakukan audiensi dengan Menteri Susi atas persoalan itu. Namun, mereka tidak mendapatkan kesempatan berbicara langsung kepada Susi.

“Kebijakan dibicarakan dulu dengan asosiasi dan seperti apa dilaksanakan. Karena bukan pemerintah tapi kami yang melaksanakan,” pungkas dia.

Loading…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*