Jusuf Kalla : Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba dan Pelanggaran HAM, Tak Bisa di Ampuni

Jusuf Kalla Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba dan Pelanggaran HAM, Tak Bisa di Ampuni

Terkait dengan upaya lobi yang dilakukan Perdana Menteri Australia, Tony Abbot dengan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo, meminta agar Indonesia tidak mengeksekusi mati warganya yang terlibat kasus narkoba jaringan ‘Bali Nine’, JK menegaskan, hukum yang berlaku di Indonesia berlaku sama.

“Ya seperti saya katakan, hukum tak kenal diskriminasi kewarganegaraan, hanya kenal tindakan yang sama kepada suatu perbuatan yang sama,” tutur JK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah Indonesia menghargai keberatan yang muncul dari negara-negara tersebut. Namun, JK menegaskan, penegakan HAM tidak boleh bertentangan dengan hukum.

“Mereka selalu bilang Hak Asasi Manusia (HAM). Nah, HAM itu harus taat hukum, menghormati azasi lain dan hukum. Kalau 40 orang meninggal tiap hari karena narkoba, apa perlu diampuni orang yang menyebabkan itu? Itu kan langgar HAM juga. Mereka bicara masalah 1 jiwa, tapi bagaimana masalah 40 jiwa lainnya. Apapun itu bisa diselesaikan kemudian,” tutur JK di kantornya.

Eksekusi hukuman mati yang dilakukan Indonesia terhadap enam terpidana narkoba, dinilai beberapa negara telah Hak Azasi Manusia (HAM).

JK menilai, pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tidak bertujuan untuk menjadikan Indonesia negara yang ditakuti, namun adalah untuk menimbulkan efek jera.

“Mungkin tak semua bisa jera, tapi ini peringatan keras bagi siapa pun yang laksanakan kejahatan itu, negara apapun, tidak pandang bulu,” tegas JK.

Loading…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*