LSI Menemukan 84 Persen Rakyat Dukung Pilkada Langsung

12071971-01-banjir2161780x390Sapujagat.com– Sebanyak 84 persen responden survei mendukung pemilihan langsung untuk gubernur, wali kota, dan bupati. Sedangkan yang mendukung pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD hanya 6 persen.

Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo kepada CNN Indonesia , Rabu (10/12), mengatakan alasan responden mendukung Pilkada langsung karena mereka bisa memilih pemimpin secara langsung.

“Mereka merasa dekat dengan pemimpin, bisa mengevaluasi pemimpin, dan memiliki kedaulatan terhadap pemimpinnya sendiri,” kata Hendro seusai presentasi hasil riset evaluasi pemilu legislatif dan presiden 2014.

Salah satu pendapat yang kerap digunakan untuk mendukung pemilihan tidak langsung adalah karena pilkada langsung berbiaya mahal. Meski lebih banyak yang mendukung pilkada langsung, namun 45 persen responden sepakat bahwa pemilihan langsung mahal, sementara 36 persen tidak sepakat dengan pernyataan ini.

“Mereka (masyarakat Indonesia) bersikukuh bahwa meskipun mahal, langsung lebih baik,” ujar Hendro.

Hendr menjelaskan, praktik politik uang dan korupsi di Indonesia juga dijadikan dalil untuk mendukung pemilihan tidak langsung. Hasil survei menunjukkan, 52 persen responden tidak sepakat dengan anggapan tersebut.

“Kalau melihat 84 persen masyarakat menginginkan pilkada langsung, itu artinya yang mendukung cara ini tidak hanya dari partai pemenang. Partai manapun mendukung,” katanya.

“Saya percaya para politisi mendengarkan masyarakat, karena risikonya juga besar dengan angka 84 persen mendukung pilkada langsung,” ujar Hendro.

Hasil survei itu juga menyebutkan, kalangan pendukung Prabowo Subianto yang mendukung pilkada tidak langsung hanya 10 persen dan 78 persen mendukung pilkada langsung. Sedangkan pemilih Presiden Joko Widodo, 89 persen mendukung pilkada langsung dan hanya 4 persen menolak.

Survei tersebut dilakukan dengan mengambil sampel 2 ribu responden pemilih dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia.

Jumlah responden ditetapkan secara proporsional yang datanya diambil pada 25 Oktober-3 November 2014, lima hari setelah pelantikan Presiden Jokowi. Margin of error data nasional untuk survei ini kurang lebih 2,1%.

Menurut Hendro, saat ini semakin banyak politisi dan partai yang ingin agar pilkada dilakukan langsung. Koalisi Merah Putih (KMP) bahkan mulai terpecah terkait pelaksanaan pilkada.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*