Mudah Ingkari Komitmen, Demokrat Tak Bisa Tutupi Kecewa Terhadap Golkar

140054504794210214-golkardemokratSapujagat.com– Sebelumnya Perppu Pilkada dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang disetujui DPR lewat voting di rapat paripurna. UU Pilkada tersebut mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD seperti era sebelum SBY, menimbulkan protes keras publik sehingga SBY menganggap ada keadaan mendesak untuk mengeluarkan Perppu.

“Kami kaget, kenapa komitmen bisa begitu mudah diingkari? Tanda tangan kan artinya sudah final,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).

Partai Demokrat tak bisa menutupi kekecewaannya kepada Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dalam Musyawarah Nasional IX partai itu yang digelar di Nusa Dua, Bali, 30 November-4 Desember.

Saat itu Perppu yang diterbitkan SBY juga mendapat dukungan dari Koalisi Merah Putih, termasuk Golkar yang telah meneken perjanjian hitam di atas putih dengan Demokrat. KMP bersedia mendukung Perppu Pilkada karena Demokrat bersedia untuk memperkuat kubu mereka di parlemen.

Pasca penolakan Golkar terhadap Perppu Pilkada, Demokrat melakukan lobi-lobi politik ke seluruh fraksi di DPR demi menggolkan Perppu tersebut. Demokrat yakin partai lain di luar Golkar masih bersedia untuk memperjuangkan aspirasi mayoritas masyarakat yag menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh mereka.

Apabila Golkar tetap pada pendiriannya menolak Perppu Pilkada, Demokrat pun tak peduli lagi. “Tidak apa-apa. Kami upayakan (melobi) partai-partai lain. Koalisi Indonesia Hebat kan sudah jelas sikapnya. Tinggal teman-teman di Koalisi Merah Putih,” ujar Didi.

Golkar menolak Perppu Pilkada karena pilkada lewat DPRD menguntungkan partai itu. Mereka jadi bisa menguasai banyak posisi kepala daerah. Selaras dengan tujuannya meraup banyak kursi kepala daerah, Golkar juga mengusulkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk memperkuat posisi DPRD.

Putra mantan menteri hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu bahkan menilai Demokrat seharusnya tak perlu lagi melobi KMP karena sudah ada bukti perjanjian hitam di atas putih. “Sudah final, ada kesepakatannya,” kata dia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*