Jokowi telepon kepala BNPB dari Australia perihal Gempa Halmahera - Infotainment News Online Terkini

JagatNews

Jokowi telepon kepala BNPB dari Australia perihal Gempa Halmahera

on

gempa-malukuSapujagat.com – Gempa bumi di Halmahera yang sempat berpotensi tsunami  membuat Presiden Joko Widodo khawatir. Jokowi yang saat ini tengah berada di Brisbane, Australia, langsung menghubungi kepala BNPB Syamsul Maarif, untuk menanyakan soal gempa tersebut.

“Beliau menghubungi kepala BNPB sekitar pukul 15.00 WIB. Dia ingin mengetahui langsung dari kepala BNPB terkait gempa Halmahera,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui rilisnya kepada merdeka.com, Sabtu (15/11).

Sutopo mengatakan, Syamsul Maarif melaporkan kepada Jokowi bahwa SOP peringatan dini tsunami dan antisipasi yang ada telah berjalan dengan baik. Selain itu Syamsul Maarif juga melaporkan lima menit setelah gempa peringatan dini tsunami disampaikan melalui berbagai moda komunikasi yang ada oleh BMKG.

“Posko BNPB juga telah berkoordinasi dengan semua BPBD yang daerahnya berpotensi terkena tsunami. BPBD melaporkan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Tim Reaksi Cepat BNPB bersama personel dari Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan TNI saat ini berangkat ke lokasi,” katanya.

Sutopo memaparkan, meski tidak ada tsunami besar, pihaknya telah mempersiapkan bantuan seperti, pesawat terbang, logistik, dan tim Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Kesiapan tersebut, dapat digerakkan dalam waktu kurang dari 24 jam, yang ada di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan Lanud Abdulrahman Saleh Malang.

Sutopo menambahkan setelah menerima laporan tersebut Jokowi mengatakan, “Alhamdulillah jika semua sudah tertangani dengan baik dan cepat. Tadi Gubernur sudah melaporkan juga kondisi yang ada di lapangan. Jika ada hal-hal yang diperlukan segera saja dikirim bantuan ke masyarakat,” tulis Sutopo.

Sesuai UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa dalam kondisi normal Kepala BNPB menyampaikan laporan kepada Presiden minimum satu kali sebulan, sedangkan saat terjadi bencana dapat dilakukan setiap saat.